Saat ini, seluruh rakyat Palestina sedang H2C (harap-harap cemas) dengan
masa depan kemerdekaan mereka. Pekan lalu, Mahmud Abbas, Presiden
Palestina, telah mengajukan proposal Palestina Merdeka dalam Sidang
Majelis Umum PBB (perserikatan Bangsa-bangsa) yang diselenggarakan di
New York, Amerika Serikat.
Dan, secara khusus Mahmud Abbas juga
meyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Sekjend PBB, Ban Ki-moon.
Palestina meminta pengakuan sebagai anggota penuh di PBB di mana saat
ini posisinya hanya sebagai peninjau.
Ini akan memberikan
implikasi politik dan memberikan akses yang besar bagi Palestina untuk
masuk dalam pengadilan internasional di mana mereka bisa mengajukan
gugatan resmi terhadap penjajahan yang selama ini dilakukan oleh Israel.
Dukungan Luas
Sekjen
PBB Ban Ki-moon juga menyatakan dukungan bagi Palestina yang telah lama
tertunda agar mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai
negara yang merdeka dan menjadi anggota PBB.
Data terakhir
menunjukkan sekitar 124 negara dari 193 negara anggota PBB secara resmi
mendeklarasikan pengakuan mereka terhadap negara Palestina serta
menyatakan mendukung langkah Palestina untuk mendapatkan pengakuan
sebagai negara merdeka dan menjadi anggota penuh PBB (KNRP, 28/08/2011).
Gelombang
pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka pun meningkat di
Eropa. Mayoritas masyarakat di tiga negara terkuat di Eropa, yaitu
Jerman, Prancis, dan Inggris menginginkan agar pemerintah mereka memilih
dan mengakui negara merdeka Palestina. Hal itu terungkap dari hasil
survei yang dilakukan oleh YouGov atas nama Avaaz, sebuah organisasi
kampanye global (Republika, 13/9/2011).
Hasil survei itu
menunjukkan bahwa 59 persen rakyat Inggris, 69 persen rakyat Prancis,
dan 71 persen rakyat Jerman menginginkan agar pemerintah mereka
mendukung pengesahan proposal pembentukan negara merdeka Palestina di
Majelis Umum PBB.
Dalam jajak pendapat itu, dukungan atas hak
Palestina untuk memiliki negara sendiri tanpa mengacu pada suara di PBB
bahkan lebih tinggi, yakni 71 persen di Inggris, 82 persen di Prancis,
dan 86 persen di Jerman.
Dalam peringatan 50 tahun Gerakan
Non-Blok (GNB) di Bali (27/5) dan Beograde (6/9), sebanyak 118 negara
anggota GNB menyatakan siap mendukung permohonan keanggotaan Palestina
sebagai negara ke-194 dalam PBB sekaligus deklarasi kemerdekaan
Palestina sesuai dengan perbatasan yang telah ditetapkan pada 4 Juni
1967 dan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya.
Kemunafikan Obama
Namun,
harapan Palestina untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) kian sulit. Pasalnya, Amerika yang merupakan salah satu anggota
tetap PBB menentang usaha Palestina tersebut. Sebagai salah satu anggota
tetap PBB dan memiliki hak veto, negara "Paman Sam" bisa menolak
keinginan Palestina.
Sikap AS ini disampaikan Obama dalam pidato
pada sidang Majelis umum ke-66 PBB di Markas Besar PBB, New York. Obama
mengatakan "komitmen Amerika bagi keamanan Israel tidak akan goyah. AS
dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut."
Pidato Obama ini merupakan sinyal buruk bagi Palestina untuk usahanya
menjadi bagian dari PBB.
Sontak, pidato itu mendapat kecaman
keras dari warga Palestina. Di Ramallah, Tepi Barat warga melakukan
unjuk rasa dengan menyebut “Obama munafik” dalam salah satu posternya.
Sikap keras warga Ramallah ini sangat beralasan. Pasalnya ketika Obama
menang menjadi Presiden Amerika, umat Islam di Timur Tengah menaruh
harapan besar bahwa “bekas anak Menteng” ini dapat membawa perubahan
yang signifikan dalam konflik Palestina-Israel.
Al Muzammil
(Republika, 23/9/2011) mencatat, pernyataan dukungan terhadap Palestina
secara gamblang pernah disampaikan Presiden AS, Barack Husein Obama,
dalam pidatonya ketika mengunjungi Mesir pada 4 Juni 2009. Pidato itu
tidak hanya ditujukan kepada publik Mesir, tapi juga dunia Islam.
Setahun kemudian (2010), Obama kembali menyampaikan kepeduliannya
terhadap kemerdekaan Palestina di hadapan Sidang Umum PBB.
Namun,
beberapa hari kemudian, Obama menarik ucapannya kembali setelah bertemu
dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih.
Soal perbatasan tahun 1967, Obama di depan forum lobi Yahudi di AS
(AIPAC) mengklarifikasi bahwa pernyataan sebelumnya tentang perbatasan
Palestina berdasarkan 1967 itu diputarbalikkan.
Obama menegaskan
berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 itu harus
memperhitungkan realitas demografi baru, yakni permukiman Yahudi.
Lagi-lagi
standar ganda kebijakan AS terlihat jelas sehingga dipastikan akan
mempersulit perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan pengakuan
kemerdekaan secara penuh dalam Sidang Umum PBB yang digelar saat ini.
Tidak Ada Demokrasi Untuk Palestina
Kemunafikan
Obama, mantan anak menteng yang dielu-elukan banyak orang Indonesia,
tersebut seakan meneguhkan pendapat sebagian besar kita bahwa, tidak ada
dan tidak berlaku demokrasi itu untuk rakyat Palestina.
Bagi
penulis, yang lebih menggelikan adalah melihat kebohongan yang tidak
pernah berhenti dilakukan oleh dunia Barat terhadap Palestina. Negara
yang tidak pernah dianggap sebagai Negara yang merdeka oleh dunia Barat.
Demikian tegas Chairul Fahmi, Peneliti pada The Aceh Institute, dalam
"Kebohongan Demokrasi" (Serambi Indonesia, 28/9/2011).
Tahun
2006, Fraksi Hamas memenangkan Pemilu Parlemen, dan memilih Ismail
Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Proses Pemilu yang independen, jujur,
dan transparan serta dipantau oleh Badan Pemantauan Pemilu dari Uni
Eropa. Namun kemudian hasil pemilu ini tidak diakuai oleh Dunia Barat.
Sebaliknya,
Hamas dianggap sebagai lembaga teroris, dan harus diperangi. Ironis,
karena bukankah rakyat memilih Hamas? Dipilih oleh pemilik kedaulatan?
Lantas, Israel dibiarkan untuk membunuh rakyat Palestina yang tak
berdosa. Rakyat yang telah menjalankan konsep "demokrasi".
Bukankah
sebenarnya Amerika yang mempromosikan demokrasi, perlindungan terhadap
hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga,
hak-hak politik, sosial dan ekonomi? Lantas, kenapa hal ini tidak
terjadi di Palestina. Kenapa Amerika Serikat bahkan membenarkan
pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel?
Palestina
adalah sebuah bangsa yang mulia, Negara dan bangsa tempat lahirnya para
Nabi. Palestina sedang berjuang mendapatkan hak-nya sebagai Negara
berdaulat dan merdeka, baik secara diplomasi di dewan PBB maupun dengan
cara mempertahankan diri dari agresi.
Namun, sejarah dunia yang
mengatasnamakan demokrasi tetap tidak mendukung lahirnya "demokrasi" di
tanah al-Aqsa ini. Amerika Serikat mengancam akan mem-veto keinginan
tersebut. Amerika Serikat akan selalu melindungi keinginan dan
kepentingan Zionis Israel, karena Isreal adalah Amerika, dan Amerika
adalah Isreal.
Demokrasi telah mati, seiring dengan kematian sang
penemu demokrasi. Setidaknya kita tidak akan dapat merasakan damainya
dunia ini, selama atas nama "demokrasi" menjadi pembenaran dalam sebuah
kekerasan dan peperangan. Juga ketika paham demokrasi hanya dijadikan
sebagai media dalam membangun "tirani" kekuasan untuk menguasai bangsa
lain dengan cara tak bermartabat dan tak manusiawi.
Kita berharap
Pemerintahan Obama tidak akan memveto pengakuan kemerdekaan dan
keanggotaan penuh Palestina di PBB. Karena sesungguhnya daya tarik Obama
ketika terpilih menjadi Presiden AS adalah saat kritik terhadap
kebijakan Bush yang militeristik dan tidak ramah pada Dunia Islam.
Jadi, masyarakat dan negara dunia berharap perbedaan karakter Obama dan Bush diperlihatkan dalam posisinya terhadap Palestina.
Sebagai
penutup, bagi Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina
merupakan amanat konstitusi UUD 1945. Peran Indonesia dalam masalah
domestik Palestina adalah dengan menjadi mediator dalam perundingan
antara faksi Hamas dan faksi Fatah.
Indonesia perlu mendorong
semua pihak di Palestina untuk mendukung dilakukannya pemilu yang jujur
sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan yang sehat di Palestina. Siapa
pun yang akan memimpin Palestina harus mendapatkan mandatnya dari rakyat
Palestina, bukan dari pihak luar Palestina.
[Penulis adalah Ahmad Arif : peminat kajian social keagamaan]
