Guru dan Dosen outsourcing

Banyak kasus-kasus pidana di dunia pendidikan yang terungkap di media akhir-akhir tahun ini. Dari masalah pidana ringan sampai berat, dari pemukulan siswa, guru dan siswa yang narkoba, arisanPSK dikalangan pelajar dan sampai masalah materi buku ajar yang berbau pornografi. Apakah ini semua benar rekayasa belaka atau hanya kongkalingkong pejabat pendidikan dengan pemerintah setempat, atau bisa jadi mafia pendidikan masuk istana ???

Banyak kejahatan-kejahatan pendidikan yang selama ini selalu di "Tutup Muluti" oleh para pejabat pendidkan itu sendiri, mulai dari tingkat dasar samapai pendidikan tinggi. Hal ini menjadikan si korban lebih banyak menulis dan mengpublish pada berita-berita yang bersifat surat pembaca. Malahan itu semua sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, karena sudah banyak beredar di media cetak maupun elektronik, malahan ada yang sudah sampai ke luar negeri. 

Masalah yang sedang hangat di dunia tenaga kerja seperti Keberadaan sistem "outsourcing (alih daya/kontrak)" ternyata juga dirasakan oleh sebahagian tenaga kependidikan di Indonesia. Hal ini tentu melanggar UU ketenagakerjaan. Bagi instansi pendidikan yang menjadikan sistem outsourcing (alih daya/kontrak) sebagai senjata untuk menekan (under pressure) tenaga administrasi, apalagi tenaga kependidikan banyak mendapat kecaman, terutama dari Organisasi dunia UNESCO. UNESCO adalah Organisasi dunia terbesar yang membahasa mengenai Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan.

Tenaga kependidikan tidak bisa disamakan dengan karyawan disebuah perusahaan guru (dosen) memiliki hak istimewa didalam instansi pendidikan, oleh karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Dengan maraknya instansi pendidikan menjadikan sistem outsourcing (alih daya/kontrak), maka kita sering mendengar istilah adanya guru kontrak atau dosen kontrak.